Pontianak/tabengan.com – Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Sumastro mengatakan diperkirakan luasan lahan yang terbakar di Singkawang sepanjang 2019 sekitar 469,75 hektare dengan total jumlah kejadian sebanyak lebih kurang 104 kali kejadian.
“Sejak tanggal 20 Maret sampai dengan tanggal 21 September 2019, kejadian Karhutla di Singkawang diperkirakan luasan yang terbakar lebih kurang 469,75 Hektare dengan total jumlah kejadian sebanyak lebih kurang 104 kali kejadian. Namun yang dapat dipadamkan adalah seluas lebih kurang 416,75 Hektare,” kata Sumastro di Singkawang, Kalbar, Jumat.
Sebagai informasi dan evaluasi berdasarkan data yang dihimpun oleh BPBD, bahwa kejadian dan luasan Karhutla di Singkawang pada tahun 2018 adalah seluas lebih kurang 187 Hektare dengan total 50 kejadian.
Menurutnya, Karhutla memiliki beberapa dampak negatif yang luar biasa seperti kerusakan ekologis. Menurunnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim serta asapnya sangat mengganggu masyarakat dan mengganggu transportasi baik darat, laut dan udara.
“Bahkan gangguan asap tersebut dapat melintas ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang mengakibatkan munculnya protes dan negara kita mendapat cap yang kurang baik sebagai negara pengekspor asap,” katanya.
Sementara dampak yang ditimbulkan adalah kabut asap yang cukup pekat dan kualitas udara yang cukup buruk, sehingga banyak masyarakat yang terserang infeksi saluran pernafasan dan sekolah-sekolah terpaksa harus diliburkan.
Pemerintah Kota Singkawang, katanya, telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pemadaman dengan kerjasama antara BPBD, Manggala Agni, TNI-Polri, BPKS, unsur kecamatan dan kelurahan serta bantuan Satgas Gabungan Sedau dan Sungai Rasau serta masyarakat.
“Sehubungan dengan hal tersebut, Rakor ini merupakan salah satu langkah bagaimana agar kita dapat lebih meningkatkan upaya-upaya pencegahan serta evaluasi terhadap pelaksanaan operasi pemadaman Karhutla sepanjang tahun 2019,” ungkapnya.
Sehingga kedepannya, jumlah kejadian Karhutla dan dampak kabut asapnya dapat dikurangi.
“Melalui Rakor ini juga diharapkan dapat merumuskan perencanaan yang matang dibidang penanggulangan bencana Karhutla serta terjalinnya hubungan dan sinergi antara BPBD dengan instansi terkait seperti TNI-Polri, Manggala Agni, BPKS, dunia usaha serta relawan dan masyarakat dari tingkat RT/RW sampai dengan tingkat kota,” jelasnya.
Sehingga, sistem pencegahan dan penanggulangan bencana Karhutla dapat dilakukan secara cepat, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. ant
