PALANGKA RAYA/tabengan.com – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang juga menjabat Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Agustin Teras Narang ikut serta menyosialisasikan 4 pilar kebangsaan kepada kalangan mahasiswa di Universitas Kristen Palangka Raya (Unkrip), Selasa (26/11).
Empat pilar kebangsaan ini yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, merupakan salah satu program MPR dalam rangka untuk mengingatkan kepada semua lapisan masyarakat termasuk generasi muda terkait nilai-nilai kebangsaan.
Menurut Teras, tujuan utama sosialisasi untuk memperdalam pemahaman para mahasiswa berkaitan dengan 4 pilar kebangsaan. Tidak kalah pentingnya, berkenaan dengan upaya memperkuat wawasan kebangsaan sehingga tidak mudah diombang-ambing ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.
Diharapkan para mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa mampu membedakan mana ajaran yang bertentangan, yang mengarah pada paham radikalisme maupun paham-paham lainnya yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia.
“Termasuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa untuk mampu menghindari narkoba, pergaulan bebas, menghadapi era revolusi industri 4.0 dan lainnya, sehingga memiliki standar hidup dengan tertanamnya nilai-nilai kebangsaan dalam diri mereka,” ujarnya.
Selain itu, tambah Teras, sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini bukan hanya dilaksanakan di Unkrip, tetapi di perguruan tinggi lainnya, seperti Universitas Muhammadiyah maupun Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
Teras menjelaskan, tantangan kebangsaan sebagaimana tertuang dalam TAP MPR nomor VI tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, baik tantangan internal dan eksternal.
Tantangan internal yakni masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama serta munculnya pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru, pengabaian terhadap kepentingan daerah serta timbulnya fanatisme kedaerahan, dan lainnya.
Sementara tantangan eksternal yaitu pengaruh globalisasi kehidupan yang semakin meluas dan persaingan antarbangsa yang semakin tajam. Lalu kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional. adn
