NANGA BULIK/tabengan.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau di bawah kepemimpinan Bupati H. Hendra Lesmana dan Wakil Bupati Riko Porwanto bertekad menjadikan kabupaten yang berjuluk Bumi Bahaum Bakuba lebih baik lagi.
Saat dikonfirmasi, Bupati Hendra mengakui di awal kepemimpinannya bersama Wabup Riko Porwanto telah melaksanakan sejumlah program pembangunan, baik itu bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan maupun pemberdayaan masyarakat.
“Beberapa program sudah kita mulai di tahun 2019 ini di awal kepemimpinan kami, sebagai landasan untuk mengarah ke tahun-tahun berikutnya,” ungkapnya, baru-baru ini.
Saat ditanya apa saja kendalanya selama 2019, orang nomor satu di Bumi Bahaum Bakuba itu tidak setuju jika program pembangunan yang dilaksanakannya mengalami kendala.
“Di dalam perjalanannya, tentu banyak hal yang dirasa menjadi tantangan, tetapi bukan hambatan,” ujarnya.
Artinya, jelas dia, tantangan yang harus diselesaikan pada 2020 dan tahun-tahun selanjutnya dalam rangka peningkatan terhadap program yang sudah dicanangkan.
“Contoh, bidang kesehatan. Saat ini masih ada beberapa desa yang mengalami kekurangan tenaga kesehatan, baik bidan ataupun perawat,” ucapnya.
Karenanya, dalam rangka pemenuhan tenaga kesehatan di desa, Pemerintah Daerah mendorong warga setempat dengan memberikan bantuan beasiswa. Nantinya, ketika mereka selesai menempuh pendidikan, bisa kembali ke desa untuk mengabdi di masyarakat.
“Sehingga kebutuhan tenaga medis di desa bisa dipenuhi oleh orang-orang desa setempat. Karena persoalan utama itu adalah betah dan tidak betahnya kalau pegawai itu berasal dari luar daerah,” terangnya.
Hal ini pun, kata Hendra, salah satu persoalan yang menjadi kajian dengan memunculkan Program Satu Desa Dua Tenaga Kesehatan.
Sementara ketika disinggung perihal pembangunan bidang infrastruktur, Hendra mengatakan, pihaknya tetap menjadikan bidang infrastruktur masuk ke dalam program prioritas.
“Untuk bidang infrastruktur, khususnya akses darat, memang masih ada beberapa desa yang terhalang kaitan dengan kawasan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah melalui dinas teknis terkait terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat berkaitan dengan kawasan,” bebernya. c-kar
