PALANGKA RAYA/tabengan.com – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) hingga kini masih belum ada ketua umum definitifnya, pasca terjadi deadlock pada saat Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorpov), Sabtu (21/12) lalu. Sejumlah usulan pun muncul agar Gubernur Kalteng ditunjuk menjadi karateker, demi keiikutsertaan di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua, 2020 nanti.
Praktisi olahraga senior di Kalteng, Nurani Mahmudin, menilai tersebut merupakan ide yang cukup bagus. Hanya saja, merujuk pada peraturan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang SKN pasal 40, pejabat publik tidak diperbolehkan menjadi Ketua KONI. “Memang kalau merujuk kepada peraturan yaitu UU No 3 Tahun 2005 tentang SKN pasal 40, pejabat publik tidak diperbolehkan menjadi Ketua KONI. Saran saya, coba saja hal ini disampaikan ke KONI Pusat, disertai alasan yang rasional merujuk pada situasi dan kondisi Kalteng saat ini, terutama berkaitan dengan akan menghadapi PON nanti,” kata Nurani, Minggu (29/12).
Menurut aturan organisasi KONI, terutama Anggaran Rumah Tangga pasal 30, KONI pusat akan menunjuk pejabat sementara. Biasanya yang ditunjuk sebagai karateker salah seorang pejabat KONI Pusat. Tugas Pokoknya melaksanakan Musyawarah Olahraga Luar Biasa (Musorprovlub). Untuk percepatan penunjukan pejabat sementara, hasil Musorprov yang deadlock mesti secepatnya dikirim ke KONI Pusat oleh pimpinan sidang. Nurani yang juga sekretaris pimpinan sidang, minta kerjasama yang baik dari pihak terkait untuk menyerahkan berkas mulai persiapan Musoprov sampai dengan pelaksanaannya.
Menurut Nurani, lebih cepat menyerahkan bahan laporan ke KONI Pusat lebih baik, untuk tindak lanjut proses penunjukan karateker dan Tim Penjaraingan Penyaringan (TPP). Selanjutnya pimpinan sidang sebagai representasi dari peserta Musorprov akan koordinasi dengan kepala daerah, meminta arahan dan juga terkait dukungan dana Musorprovlub karena sangat mendesak dalam persiapan atlet 20 Cabor yang lolos PON XX. yml
