PALANGKA RAYA/tabengan.com – Bank Kalteng disebut-sebut mengalami kebocoran sebesar Rp12 miliar. Kebocoran anggaran tersebut diduga berasal dari pembelian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Kalteng. Diharapkan persoalan tersebut cepat ditangani hingga tuntas.
“Harapan kami ke depan tentang Bank Kalteng, segala sesuatu kalau ada bocor itu ditangani secara serius. Jangan Gubernur hanya dilaporkan, tetapi tidak ditangani,” ujar Gubernur Kalteng Sugianto Sabran saat Pelantikan dan Sertijab Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalteng di Aula Eka Hapakat, lantai III, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (20/1).
Terkait masalah tersebut, Sugianto sudah berbicara dengan pihak OJK, supaya kebocoran sebesar Rp12 miliar itu diselesaikan sampai tuntas.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut terkait dugaan kebocoran pada Bank Kalteng, Sugianto menyebut selama Pak Dias menjabat sebagai Direktur Utama Bank Kalteng selama 6 bulan, ada temuan Rp12 miliar, dan saat ini diproses di OJK, sehingga harus dituntaskan.
“Agar nanti tidak muncul isu-isu yang tidak nyaman nantinya. Lebih baik itu dituntaskan sampai selesai,” tegas Sugianto.
Sementara dugaan kebocoran tersebut, lanjut Sugianto, terkait dengan pembelian ATM Bank Kalteng. Dia minta dituntaskan karena ini bank milik daerah. Harus tuntas tidak boleh setengah-setengah.
Anggota Dewan Komisaris Bidang Edukasi dan Perlindungan OJK Tirta Segara menyampaikan terima kasih atas masukan yang diberikan. Pihaknya berjanji akan menindaklanjuti di kantor pusat. Seperti apa nanti akan dicek, hasilnya seperti apa, nanti akan dilaporkan kembali.
Sementara, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Kalteng Sabasrini Jenina mengaku tidak tahu atas dugaan kebocoran pada Bank Kalteng tersebut. Untuk itu, pihaknya akan melakukan rapat di internal, akan komunikasi dulu.
“Kalau kami selama ini memang belum ada data yang itu (dugaan kebocoran di Bank Kalteng). Karena kita memang belum tahu, kita juga kaget apa yang dimaksud tersebut,” ujarnya.
Saat disinggung dugaan kebocoran tersebut terkait pembelian ATM, Sabasrini Jenina mengatakan, untuk pengadaan ATM, pihaknya belum ada pengadaan.
“Waktu pengurus yang baru ya, kami kan baru bertugas 1,5 tahun,” ucapnya.
Dan, pada pemeriksaan tahun 2019 yang lalu, pihaknya juga mengaku tidak ada temuan terkait hal tersebut. dkw
