“Apabila mencintai Kalteng, dan ingin berkontribusi bagi PAD, maka pengajuan kredit, tabungan, menempatkan pendanaan/anggaran serta transaksi, dilaksanakan di bank asli milik daerah”
PALANGKA RAYA/tabengan.com – Merebaknya informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalteng memilih Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai tempat menyimpan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, mendapat sorotan serius dari Ketua DPRD Kalteng Wiyatno.
Dia mengingatkan sekaligus meminta jajaran KPU dan Bawaslu Kalteng agar menyimpan seluruh anggaran Pilkada tersebut ke Bank Kalteng.
“Seluruh instansi di provinsi ini seharusnya mendukung dan membantu tumbuh serta berkembangnya Bank Kalteng, yang merupakan milik pemerintah daerah,” ujar Wiyatno ketika dikonfirmasi via telepon seluler, Kamis (27/2).
Apalagi saat ini Wiyatno bersama jajaran Komisi I tengah melaksanakan kaji banding ke Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan objek Bank NTB Syariah. Hal itu dilaksanakan dalam upaya mendapatkan referensi, bagaimana memajukan bank milik daerah. Hasil dari pertemuan tersebut menjadi masukan bagi Bank Kalteng agar terus tumbuh dan berkembang.
Terkait dipilihnya BTN untuk menyimpan anggaran Pilkada Kalteng 2020, Wiyatno mengaku tidak habis pikir dengan langkah komisioner KPU dan Bawaslu Kalteng.
“Saya tak habis pikir, kenapa lebih memilih menyimpan anggaran Pilkada 2020 ke BTN dibandingkan ke Bank Kalteng. Padahal, anggaran yang jumlahnya hampir setengah triliun rupiah tersebut berasal dari APBD Kalteng,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Wiyatno menuturkan, walaupun langkah KPU dan Bawaslu Kalteng dalam menyimpan anggaran ke BTN sudah sesuai prosedur, namun perlu diingat bahwa DPRD Kalteng bersama Pemprov dalam menyediakannya harus menunda banyak program pembangunan daerah. Ketika anggaran Pilkada itu disimpan di Bank Kalteng, jelas akan berdampak besar bagi tumbuh kembang bank asli milik daerah.
Apalagi dividen yang didapat pemerintah se-Kalteng selaku pemegang saham, juga akan semakin meningkat. Apabila dividen tersebut ditingkatkan melalui Bank Kalteng, dampaknya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sangat besar.
“Ketika PAD meningkat, maka banyak program pembangunan yang dapat dibiayai dan dikerjakan oleh pemerintah se-Kalteng. Maka itu, hal ini harus dipahami komisioner dan Bawaslu Kalteng, kenapa sangat penting anggaran Pilkada disimpan di Bank Kalteng,” ucap wakil rakyat dari Dapil V yang meliputi Pulang Pisau dan Kapuas tersebut.
Wiyatno sekali lagi mengingatkan, harusnya anggaran sebesar itu disimpan di Bank Kalteng. Menurutnya, sangat aneh apabila ada bagian dari pemerintah baik instansi, institusi ataupun lembaga daerah di Kalteng tidak menempatkan bahkan menyimpan pendanaannya ke Bank Kalteng.
“Ini sangat aneh jika tidak menggunakan jasa Bank Kalteng untuk bertransaksi. Nanti kita jadi bertanya ini ada apa?” tegas pria yang juga menjabat sebagai Bendahara DPD PDI Perjuangan Kalteng.
Hal yang diutamakan, lanjut dia, besaran PAD sendiri berasal dari dividen Bank Kalteng ini jumlahnya mencapai ratusan miliar per tahun.
“Apabila memang mencintai daerah sendiri khususnya Kalteng, bahkan ingin berkontribusi bagi peningkatan pemasukan daerah, maka pengajuan kredit, tabungan, menempatkan pendanaan/anggaran serta transaksi, dilaksanakan di bank asli milik daerah,” katanya.
Perlu diketahui, Bank Kalteng didirikan atau dibentuk dari modal atau saham berasal dari pemerintah se-Kalteng. Gubernur maupun bupati/wali kotanya menjadi pemegang saham penuh. Sementara di sisi lain dana ataupun modal yang diperoleh itu digunakan untuk melaksanakan usaha perbankan.
Sebut saja menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat ataupun jasa-jasa lainnya. Dia menambahkan, kegiatan penghimpunan dana itu dikemas dalam berbagai produk seperti tabungan, deposito dan giro. Untuk penyaluran dana ke masyarakat, juga dibentuk dalam bentuk kredit/pinjaman.
Lalu banyak ragam kegiatan usaha lain untuk berbagai jasa kirim uang, keterangan/garansi bank, payment poin seperti pembelian pulsa telepon, pembayaran listrik, pembayaran pajak kendaraan yang semuanya itu sudah ada produk dan layanannya di Bank Kalteng.
Hasil usaha tersebut berupa keuntungan atau laba. Sebagian laba setiap tahunnya dibagikan kepada pemegang saham berupa dividen. Dari sisi pemerintah dividen atau pembagian laba dari Bank Kalteng ini diterima sebagai PAD. drn
