PALANGKA RAYA/tabengan.com – Beragam keinginan dan harapan masyarakat disampaikan kepada kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Sektor yang kerap mendapat perhatian seperti pendidikan di pedesaan, dimana kerap terkendala sarana prasarana (sarpras) hingga minimnya jumlah guru. Terkait itu masyarakat di pelosok juga masih berharap gencarnya pendidikan atau sekolah gratis.
Menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) I, meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas (Gumas) Hj Siti Nafsiah, usulan semacam itu diserap pihaknya, ketika melaksanakan reses atau kunjungan kerja dalam daerah belum lama ini. Sebut saja seperti di Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan, yang berharap adanya pendidikan gratis.
“Keinginan itu membuat kami terharu dan tentunya akan disampaikan, kepada jajaran eksekutif. Apalagi saat ini program pendidikan gratis, terus berkembang dilingkup masyarakat, yang artinya sekolah tidak dipungut biaya apapun, “ ujarnya disela rapat kerja, belum lama ini.
Pihaknya menilai usulan adanya sekolah gratis merupakan hal yang lumrah di daerah. Apalagi masih banyak warga yang kurang mampu, namun tetap memiliki keinginan agar anaknya mengecap pendidikan. Kondisi inilah yang harusnya jadi perhatian, dimana para orang tua di wilayah pedesaan memandang pendidikan sebagai instrument penting. Di wilayah tersebut, terkadang para orang tua membawa anaknya bertani ataupun mencari ikan.
Selain itu konstituen disana juga mengharapkan jenjang pendidikan dari SD, bisa ditingkatkan menjadi SMP satu atap. “Mereka menginginkan anaknya melanjutkan ke SMP, karena apabila tanpa adanya itu banyak siswa yang bisa putus sekolah,” ujar Wakil Ketua Komisi III yang membidangi pendidikan, kesehatan, pariwisata dan lainnya tersebut.
Potensi tidak dilanjutkannya jenjang pendidikan tersebut, ucapnya, kerap ditemui di pedesaan pinggiran sungai. Politisi dari Partai Golkar tersebut menuturkan dimana dari diskusi bersama masyarakat, persoalan ekonomi masih menjadi kendala utama dalam memaksimalkan pendidikan.
Kebanyakan, ucap dia, ketika harus lanjut ke SMP, maka mesti ke kecamatan ataupun kabupaten. Sayangnya tidak semua dari warga yang bisa mewujudkan keinginan tersebut, karena yang melanjutkan sebagian adalah warga mampu. Sementara yang mengalami persoalan ekonomi, terpaksa putus sekolah. drn
