PALANGKA RAYA/tabengan.com – Panitia khusus (Pansus) dan Tim Pengawasan Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah yang dibentuk DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) siap bersinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalteng, dalam mengawasi anggaran penanganan Corona Virus Disease atau Covid-19 serta bansos pemerintah.
Dalam rangka koordinasi terkait pengawasan tersebut, Tim pansus DPRD Kalteng, Selasa (12/5) berkunjung sekaligus berkoordinasi ke BPKP Kalteng. Usai kunjungan tersebut, Ketua Pansus Y Freddy Ering menegaskan, bahwa antara DPRD dan BPKP Kalteng siap bersinergi untuk mengawasi anggaran penanganan Covid-19 serta bansos yang digelontorkan pemerintah.
“Intinya kita dan BPKP Kalteng siap untuk bersama-sama bersinergi, untuk mengawasi penggunaan anggaran Covid-19 dan penyaluran bansos,” kata Freddy, saat dibincangi di gedung dewan, kemarin.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis) ini juga mengungkapkan, selain adanya sinergitas antara BPKP dan DPRD Kalteng khususnya pansus pengawasan anggaran Covid-19 dan tim pengawasan penyaluran Bansos Pemerintah, pihak BPKP Kalteng juga mendukung agar pihak eksekutif yang dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov), untuk segera menyampaikan data penggunaan anggaran realokasi dan refocusing Covid-19 kepada Pansus.
“Dalam pertemuan kita tadi, BPKP Kalteng juga mendukung agar eksekutif bisa segera menyampaikan data penggunaan anggaran realokasi dan refocusing Covid-19 kepada pansus DPRD Kalteng, mengingat tugas dan fungsi dari legislatif salah satunya adalah melakukan pengawasan,” tegas Freddy, yang juga Ketua Komisi I DPRD Kalteng, yang membidangi pemerintahan, hukum, politik dan keuangan ini.
Selain itu, sambungnya, perlu adanya transparansi dari pihak pemerintah terkait penggunaan anggaran penanganan Covid-19 serta data penerima bansos, mengingat saat ini masih banyak masyarakat terdampak Covid-19 yang belum menerima bansos khususnya yang berada di pelosok.
“Transparansi serta pemuktahiran data saya rasa adalah komponen penting, mengingat bahwa masih banyak masyarakat yang belum mendapat bansos dan hal ini juga merupakan solusi agar penyaluran bantuan bisa tepat sasaran serta tidak tumpang tindih. Oleh karena itu, kita minta agar Pemprov Kalteng bisa secepatnya menyampaikan data kepada pansus DPRD Kalteng,” pungkas politisi senior dari Fraksi PDI Perjuangan ini. sgh
