PALANGKA RAYA/tabengan.com – Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) membuat pernyataan sikap menolak dilaksanakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada Desember 2020. Pernyataan sikap Komite 1 ini telah disampaikan kepada pimpinan DPD RI melalui surat.
Hal ini disampaikan Ketua Komite 1 DPD RI Agustin Teras Narang saat melaksanakan reses melalui daring dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya, Rabu (3/6/2020).
“Ada banyak pertimbangan sekaligus dasar kami dari Komite 1 DPD RI membuat pernyataan menolak dilaksanakan pilkada serentak pada Desember 2020. Kami sudah cantumkan secara jelas dan terang benderang di surat yang disampaikan ke pimpinan DPD RI,” tambahnya.
Adapun beberapa pertimbangan menolak pelaksanaan Pilkada serentak pada Desember 2020 yakni, adanya pandemi virus Corona atau Covid-19 dan telah menjadi bencana nasional seperti yang tertuang dalam keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020.
“Keputusan presiden tersebut sampai sekarang belum dicabut. Itu artinya, negara Indonesia masih mengalami bencana nasional non alam, yakni penyebaran virus corona,” kata Teras.
Pertimbangan lainnya, lanjut Gubernur Kalteng periode 2005-2015 itu, Komite 1 menerima informasi bahwa dampak dari pandemi Covid-19 sampai saat ini masih cukup banyak, bahkan masyarakat Indonesia yang kehilangan pekerjaan serta mata pencaharian, jumlahnya tidak sedikit.
Sehingga apabila dipaksakan pilkada serentak dilaksanakan Desember 2020, dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak yang sangat besar. Sebab, Pilkada serentak kali ini dilaksanakan di 270 daerah se-Indonesia dan melibatkan lebih kurang 105 juta orang pemilih.
“Jika melihat kondisi kita yang masih dalam pandemi Covid-19, maka sudah tentu ini sangat memprihatinkan. Itu jadi bagian pertimbangan kami di Komite I DPD RI,” kata Teras Narang.
Selain itu, terkait anggaran pilkada serentak tahun 2020 juga perlu menjadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah, Apalagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, baru saja meminta penambahan anggaran pelaksanaan pilkada pada Desember 2020 sebesar Rp535 miliar.
Teras mengatakan permintaan penambahan anggaran tersebut baru dari KPU Pusat, belum termasuk 270 daerah yang melaksanakan pilkada. Sebab, bisa saja permintaan tersebut terjadi akibat dari adanya pandemi Covid-19.
“Permintaan penambahan sebesar Rp535 miliar oleh KPU Pusat itu untuk alat pelindung diri (APD) bagi petugas lapangan yang terlibat dalam pelaksanan pilkada. Sekarang, pertanyaannya, bagaimana dengan masyarakat selaku pemilih. Apakah mereka tidak perlu juga mendapatkan APD saat pilkada,” kata Teras.
Lanjut dia, sekarang ini Pemerintah, dari pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota sudah menghabiskan dana yang sangat besar untuk mencegah dan menanggulangi pandemi Covid-19. Dana sangat besar itu belum termasuk anggaran yang telah disediakan untuk pilkada tahun 2020 sebelum adanya penundaan.
“Kalau ada permintaan penambahan anggaran Pilkada, bagaiman dengan kondisi keuangan pemerintah daerah. Ini sebagian dari banyak pertimbangan dan dasar kami dari Komite 1 DPD RI membuat sikap menolak pelaksanaan Pilkada serentak pada Desember 2020,” kata Teras. ist/adn
