PALANGKA RAYA/tabengan.com – Persoalan kurangnya tenaga pendidik atau Guru khususnya di pelosok pedesaan, masih menjadi problema yang cukup pelik. Terkait itu kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong agar adanya penempatan para guru, untuk melaksanakan tugasnya di wilayah pedesaan serta kawasan-kawasan terpencil.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng yang membidangi pendidikan, kesehatan dan lainnya Evi Kahayanti mengharapkan, pemerintah terus meningkatkan penempatan tenaga pendidik di pedesaan. Saat ini kendala utama pendidikan di wilayah terpencil, adalah kurangnya jumlah tenaga pengajar.
Kondisi itu sendiri terlihat, ketika pihaknya kerap menggelar kunjungan dalam daerah/reses belum lama ini. “Persoalan ini berdampak negatif, bagi proses belajar mengajar di wilayah itu, dimana hanya dilaksanakan oleh tenaga honorer,” ujarnya disela rapat kerja belum lama ini.
Untuk itu dirinya berharap, usulan serta aspirasi yang menjadi keluhan masyarakat, dapat menjadi perhatian dari pemerintah. Maka untuk itu perlu ada solusi yang berdampak positif yang mengarah pada maksimalnya, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di pelosok pedesaan. Wakil rakyat dari Dapil I yang meliputi Palangka Raya, Katingan dan Gunung Mas itu mengungkapkan, memang masih ada sekolah di kecamatan tersebut, yang hanya mengandalkan tenaga honorer sebagar tenaga pengajar.
Dirinya mencontohkan seperti untuk guru SMP satu atap, yang rata-rata tenaga pendidiknya berstatus honorer dari pihak perusahaan. Sementara di sekolah itu, belum ada satu pun guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu warga setempat juga kerap meminta adanya penempatan guru matematika dan bahasa inggris.
Ada juga usulan di Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan, yang mengharapkan adanya tenaga pengajar tetap. Selain itu soal lain yang juga jadi perhatian di beberapa kecamatan juga membutuhkan bangunan sekolah seperti SMA, SMK dan lainnya. Sebut saja seperti di Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, Tewang Sanggalang Garing hingga Tumbang Sanamang.
“Ini mesti mendapat tindaklanjut dari pemerintah daerah serta provinsi, dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah,” ujarnya mengakhiri. drn
