Pemekaran Kotawaringin Raya Jangan Ada Unsur Politik

SIRAJUL RAHMAN

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Adanya rencana pemekaran bagi sejumlah daerah di Kalimantan Tengah (Kalteng) seperti Provinsi Kotawaringin Raya dan lainnya, mendapat tanggapan dari kalangan DPRD Kalteng. Anggota Komisi I Sirajul Rahman menilai, pemekaran mesti memiliki dampak positif bagi berbagai apsek kehidupan bermasyarakat.

“Salah satu dari dampak positif pemekaran, adalah bisa berfungsi dalam pendekatan pelayanan masyarakat,” ujarnya kepada awak media ketika dibincangi di gedung DPRD Kalteng, belum lama ini.

Intinya, ucap dia, dilaksanakannya pemekaran bukan hanya berdasarkan atau sekedar kepentingan politik saja. Namun yang lebih penting adalah pemerintah yang mendekatkan diri, menyangkut pelayanan serta menghasilkan output pada kesejahteraan masyarakat. Bukan malah menjadikan masyarakat bertambah sulit, susah bahkan terkendala dari segala aspek yang ada. Apalagi sampai pada masalah kesejahteraan masyarakat yang tidak terjamin, jelas perlu dipertanyakan.

“Ketika terjadi serta muncul prediksi semacam itu, maka buat apa dilaksanakan pemekaran kalau masyarakatnya malah terhambat, pelayanan sulit bahkan terkendala,” jelas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, meliputi Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Barito Utara (Barut), Barito Timur (Bartim) dan Murung Raya (Mura) itu.

Dirinya menegaskan pemekaran itu sendiri harus bebas dari kepentingan kelompok, pribadi bahkan politik. Hal itu wajar, mengingat dampaknya secara luas terhadap publik. Selain itu dirinya juga menilai soal kemungkinan adanya resesi ekonomi, apabila terjadi pemekaran pada Kotawaringin Raya, kondiri itu bisa saja terjadi. Sirajul menuturkan, kaitannya dengan anggaran yang sudah ditetapkan bagi berbagai program, rencana pembangunan kedepan.

“Misalnya saja untuk anggaran saat ini Rp5,3 triliun, dimana ketika pemekaran terjadi maka angka itu jelas akan terbagi-bagi. Hal itu juga berkaitan dengan jumlah penduduk Kalteng, yang bervariasi disetiap daerahnya,” jelas politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. Justru, ucap dia, Kalteng yang dulunya sebagai induk juga akan berkurang anggarannya, akibat dari pemekaran tersebut. drn