PALANGKA RAYA/tabengan.com – Pro-kontra program Food Estate yang dicanangkan Pemerintah Pusat RI dan Pemprov Kalteng dan akan segera dilaksanakan di Kabupaten Pulang Pisau, mendapat sorotan dari berbagai pihak. Persoalannya, ada indikasi minim keterlibatan masyarakat, tokoh maupun organisasi masyarakat (ormas) lokal menyangkut program tersebut.
Ketua Forum Pemuda Dayak Kalimantan Tengah (Fordayak-KT) Bambang Irawan mengakui, sosialisasi dari program tersebut masih sangat kurang.
“Memang niat dari pemerintah untuk program tersebut baik. Namun, kita harus saling sama-sama menjaga, melihat serta memberikan masukan,” ujarnya kepada Tabengan via telepon seluler, Selasa (23/6).
Untuk itu, Bambang menyarankan agar Pemprov Kalteng lebih intens dan gencar dalam menyosialisasikan program tersebut kepada akar rumput. Yang terpenting, pemerintah bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal dalam menyampaikan saran atau masukan.
“Kita akui sosialisasinya sendiri masih sangat kurang dan belum menyentuh ke akar rumput,” katanya.
Menyangkut itu, pihaknya sendiri selaku jajaran Fordayak-KT, menyatakan sejumlah poin penting terkait pelaksanaan Food Estate. Sebut saja, program itu sendiri merupakan ketahanan pangan nasional yang sebaiknya diperuntukkan bagi masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat.
Yang kedua, pihaknya meminta agar program ini bisa lebih disosialisasikan di masyarakat akar rumput. Misalnya, Kelompok Kerja (Pokja) Food Estate melewati lembaga-lembaga adat, ormas, akademisi, terutama untuk perekrutan petani dan tenaga teknis bagi warga lokal.
Fordayak-KT juga menyampaikan agar tenaga kerja lokal dapat diprioritaskan dan mengutamakan perpindahan penduduk lokal ke wilayah kerja Food Estate. Secara keseluruhan, ucap Bambang, Fordayak-KT mendukung pelaksanaan program itu dengan sejumlah poin dan prasyarat.
“Memang diakui ada kekhawatiran, jangan sampai terjadi seperti PLG. Wajar saja muncul keresahan, karena masyarakat lokal pernah mengalami persoalan terkait,” ujarnya mengakhiri. drn
