SAMPIT/tabengan.com – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) M Tohari memprediksi aksi politik uang akan marak terjadi usai ditetapkannya bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kotim oleh KPU setempat pada September mendatang. Pasalnya, saat itu sudah jelas diketahui paslon mana saja yang bakal maju bersaing.
“Kalau saat ini kan belum jelas karena statusnya masih bakal calon. Tapi kalau nanti sudah ditetapkan oleh KPU nah di situlah aksi politik uang mulai rawan terjadi,” ujarnya, Kamis (16/7/2020).
Selain itu, untuk lokasi yang dianggap rawan terjadi politik uang di Kotim, menurutnya, semua wilayah hampir rata memiliki tingkat kerawanan yang sama. Hanya saja daerah blank spot atau tidak ada sinyal untuk komunikasi sangat rawan menjadi lokasi terjadinya politik uang. Sebab kawasan blank spot di Kotim berada di daerah pedalaman yang lokasinya tidak terjangkau sinyal telepon dan internet.
“Kondisi seperti itu sangat rawan terjadinya politik uang. Karena di sana tidak ada informasi yang bisa didapat secara cepat, dan juga membuat pengawasan lemah, ” ujarnya.
Selain itu, kurangnya informasi yang masuk di lokasi blank spot membuat oknum yang menerapkan sistem politik uang bisa dengan mudah melakukan aksinya kepada warga setempat. Apalagi biasanya warga di pedalaman sangat minim informasi terkait siapa-siapa saja sosok paslon yang bakal maju pada pelaksanaan Pilkada.
Menurutnya, selain lokasi blank spot, lokasi perkebunan besar swasta, kawasan padat penduduk di perkotaanjuga menjadi kawasan yang rawan. Bahkan Kotim sendiri, masuk dalam 5 besar indeks kerawanan Pemilu hasil pemantauan secara nasional.
“Kotim menduduki urutan kelima dari 15 kabupaten /kota dengan skor dan level tertinggi,” ucapnya.
Untuk itu, ia meminta partisipasi masyarakat dapat memberikan dukungan agar Pilkada pada 9 Desember mendatang dapat berjalan tanpa ternodai politik uang. Salah satunya dengan melaporkan kepada pihaknya jika menemui adanya dugaan politik uang di lapangan. c-may
