PANGKALAN BUN/tabengan.com- Wakil Menteri (Wamen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Alue Dohong melakukan pertemuan tertutup dengan manajemen PT Sawit Mandiri Lestari (SMI) di ruang pertemuan Grand Hotel Kecubung Pangkalan Bun, Kamis (10/9).
Pertemuan tersebut dihadiri Owner CBI Group H Abdul Rasyid AS, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi, dan Anggota Komisi IV DPR RI asal Kalimantan Tengah Bambang Purwanto.
Alue Dohong mengakui, rombongan batal ke Desa Kinipan Kabupaten Lamandau karena kondisi saat ini tengah banjir, namun pertemuan dengan masyarakat tetap dilaksanakan di Nanga Bulik.
“Masalah yang ada di Desa Kinipan akan terselesaikan dengan segera. Ini perlu kajian karena banyak yang terlibat. Meski kami batal ke Desa Kinipan karena banjir, namun kami telah melakukan pertemuan baik dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau maupun masyarakat,” kata Alue Dohong.
Menurut Alue Dohong, saat ini pihaknya tengah melakukan pengumpulan data, karena masalah landscape banyak yang terlibat jadi harus mengurainya satu per satu.
“Kami lakukan pertemuan ini kaitannya dengan pengumpulan data, termasuk dengan pihak perusahaan kami masih lakukan diskusi. Yang jelas solusinya akan segera kita berikan yang terbaik bagi keduanya. Sebab, masalah ini bukan saja dengan daerah, tetapi juga dengan pemerintah pusat,” katanya.
Sementara itu, Wendi, Humas PT SML mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah di Desa Kinipan, tetapi harus dilakukan pengkajian secara menyeluruh. Apakah masalah Desa Kinipan ini murni keinginan masyarakat atau hanya sekompok orang.
“Jika memang kami diminta untuk berhenti pada satu titik, maka kami pun akan berhenti. Tetapi yang perlu diperhatikan, ada 80 orang warga Desa Kinipan yang meminta kepada kami untuk dilibatkan dalam program plasma, dan dalam pembangunan plasma pun tidak semuanya kami buka untuk plasma, tetap dipertahankan sebagai lahan konservasi untuk pelestarian hutan,” ujar Wendi.
Menurut Wendi, 80 orang warga Kinipan tergabung dalam Komunitas Masyarakat Kinipan Bersatu. Komunitas ini meminta kepada pemerintah dan perusahan melakukan kajian, sebab masyarakat pun membutuhkan penghasilan untuk kelangsungan hidup.
“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah, kami sangat taat pada peraturan yang berlaku,” ucap Wendi. c-uli
