PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP), di Universitas Palangka Raya (UPR), Kumpiadiy Widen menegaskan, bahwa tahun 2021 akan membuka program studi S2, mengingat syarat minimal akreditasi adalah B, sementara FISIP sudah akreditasi A bahkan telah memiliki dosen bergelar doktor serta Profesor.
Hal ini disampaikan, Kumpiadiy saat dibincangi Tabengan, usai merayakan Dies Natalis FISIP UPR, di lobby utama, Senin (11/01/2021) pagi.
“Saat ini FISIP sudah berusia 9 tahun. Dan sudah banyak yang dilalui. Terlebih dibawah pembinaan Rektor UPR, Dr Andrie Elia, sekarang FISIP sekarang udah menjadi fakultas yang jurusannya memiliki akreditasi A. Dan ditahun 2021, FISIP sudah memenuhi syarat untuk membuka program jurusan S2,” ucapnya.
Dirinya juga mengatakan, untuk program S2 FISIP akan dibagi berdasarkan jurusan, diantaranya yaitu jurusan Sosiologi, Ilmu pemerintahan dan Administrasi Negara, serta progam S2 nanti akan bersinergis dengan program pascasarjana UPR yang diperkirakan proses penerimaannya dibuka pada bulan Mei atau Juni 2021.
“Untuk Program S2 ada beberapa jurusan, yaitu untuk Sosiologi, Ilmu pemerintahan dan Administrasi negara. Bahkan Rektor mendorong agar segera dibuka dan banyak permintaan lulusan S1 FISIP menunggu, oleh itu di 2021 ini kita akan membuka program S2. Sementara kita menumpang masih di Pascasarjana. Proses penerimaannya mungkin Mei dan Juni dan kemungkinan kita batasi 20 mahasiswa,” ujarnya.
Disisi lain, Rektor UPR Dr Andrie Elia, saat dikonfirmasi menyampaikan, FISIP sejak dibentuk pada 7 Januari 2008 hingga saat ini terus meningkatkan kualitas mutu pendidikan, sarana dan prasarana, serta kualitas dosen dan lainnya. Bahkan saat ini, FISIP UPR dipercaya sebagai zona integritas untuk wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi dan melayani.
“FISIP menjadi Fakultas pertama yang memiliki akreditasi A untuk semua jurusannya. Sudah banyak prestasi diukir. Ini tantangan kedepan FISIP, bagaimana terus meningkatkan dan mengembangkan baik fasilitas, sarana dan perbaikan sistem. Terlebih untuk mendata aset untuk menuju PTN Badan Layanan Umum,” pungkasnya. nvd
