PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM- Sejumlah proyek pekerjaan bidang infrastruktur di Kalimantan Tengah (Kalteng), mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat RI. Hal itu diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa dalam penyusunan RKP 2022 untuk wilayah Kalimantan, NTT, Maluku dan Papua, baru-baru ini.
Disebutkan, proyek di Kalteng yang disetujui ialah pembangunan Bendungan Muara Joloi, pengembangan RSUD Doris Sylvanus dan penyelesaian Missing Link jalan lintas tengah Kalteng-Batas Kalbar. Suharso juga menyebut faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi di wilayah itu.
“Faktor penghambat utama pertumbuhan ekonomi di Kalteng adalah SDM pendidikan, daya saing ekonomi fiskal dan inflasi serta infrastruktur yang menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Sebelumnya, Sekda Kalteng H Fahrizal Fitri yang mewakili Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran ikut menghadiri rapat koordinasi Menteri PPN/Kepala Bappenas secara virtual dari ruang rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalteng.
Dalam agenda itu, Pemprov Kalteng menyampaikan penajaman rencana Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang akan dilaksanakan di daerah pada 2022 mendatang.
Sekda menjelaskan, ada 5 usulan prioritas seperti Major Project 9 kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter. Usulan ini untuk mendukung program KI Surya Borneo, di antaranya pembangunan usulan Bandara Sebuai.
Kedua, Major Project Food Estate dalam mendukung program cadangan pangan nasional dengan dampak meningkatkan perekonomian daerah, peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses lapangan serta tenaga kerja.
“Ketiga ada usulan pembangunan Pelabuhan Utama di Teluk Sangiang, Kabupaten Pulang Pisau, yang telah dilaksanakan studi kelayakan lokasi dan siap untuk pembebasan lahan/tanah. Lalu pembangunan Jalan Akses menuju Pelabuhan Bahaur. Usulan pembangunan jalan sepanjang 18,7 Km dari 80 Km jalan ini sangat strategis,” ujarnya.
Usulan keempat, ada jaringan pelabuhan utama terpadu di Teluk Sampit Kotim. Usulan ini siap melaksanakan studi kelayakan dan pembebasan lahan/tanah, pemerataan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja.
Untuk usulan yang terakhir, jelasnya, yaitu pembangunan jalan akses simpul transportasi seperti penanganan jalan akses Pelabuhan Segintung sepanjang 68 Km. Akses ini diusulkan penanganannya pada 2022 mendatang, mengingat Kalteng memiliki luasan 1,5 kali Pulau Jawa. Dengan kekayaan melimpah, selama ini tidak memiliki pelabuhan yang berfungsi sebagai outlet dalam meningkatkan perekonomian daerah. drn