PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM– Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya mengklarifikasi soal pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Ketua Partai Anak Cabang (PAC) Pulang Pisau yang mengembalikan baju partai dan meninggalkan ruang sidang pada Musyawarah Cabang (Muscab) di Aurila Hotel Palangka Raya, Minggu (14/3).
Menurut Habib, kejadian itu karena kesalahpahaman saja. Sebelumnya tim penjaringan menawarkan sejumlah nama ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk diseleksi. Hasilnya, keluar nama-nama yang berpotensi dan dianggap memiliki nilai tinggi kemudian ditawarkan lagi ke PAC melalui Muscab. Apabila ada penolakan dari PAC, maka silakan dirembuk kembali, disusun oleh formatur susunan pengurus tambahannya dan diajukan lagi.
“Jadi, nama-nama kemarin yang dibacakan dalam Muscab itu belum ditetapkan, tapi hasil penjaringan dan mempunyai potensi bagus untuk menjadi ketua. Jadi, semuanya kembali ke floor, maunya PAC seperti apa, akan kita tampung semua. Ini seperti Kota Palangka Raya masih ada menawarkan nama lain, itu silakan, semuanya kami tampung,” kata Habib, Senin (15/3).
Menurut Habib, dalam Muscab itu belum ada penetapan langsung, nama yang dibacakan merupakan hasil penjaringan yang sebelumnya diusulkan ke DPP dan ditawarkan kembali ke peserta sidang. Namun, nama yang dibacakan itu yang berpeluang ditetapkan di DPP, tapi kepastiannya masih menunggu adanya penetapan dan Surat Keputusan (SK).
Apabila nama-nama dalam penjaringan itu semuanya tidak ada masalah dan diterima semua PAC, maka akan diakomodir tim formatur untuk menyusun pengurus. Nama yang dikirim setelah Muscab nantinya adalah nama-nama yang ditandatangani oleh para PAC. Setelah itu diserahkan lagi ke DPP untuk minta penetapan dan dikeluarkan SK.
“Jadi, kalau ada orang yang langsung tersinggung, kami mempertanyakan kenapa? Buktinya di daerah lain kan tidak ada masalah. Seperti di Kobar, Seruyan dan beberapa nama daerah yang diusulkan bukan nama Ketua DPC sebelumnya, tidak ada masalah,” imbuh Habib.
Dijelaskan Habib, ada juga yang usulan itu diubah DPP dengan menitikberatkan beberapa aspek penilaian yang tidak bisa dibuka untuk umum. Namun, biasanya dari pandangan bisa saja penilaiannya berdasarkan berbagai macam aspek, seperti ada yang sudah lama menjabat sebagai Ketua DPC 15-20 tahun.
Kemudian pernah jadi ketua partai dan Wakil Ketua DPRD, tapi sampai sekarang tidak ada kantor, loyalitas terhadap partai itu diperhitungkan. Kemudian jumlah kursinya di DPRD berkurang, bisa juga ketuanya dianggap komunikasinya kurang. Hal ini jadi pertimbangan semua untuk mengusulkan nama-nama yang akan menjadi ketua.
Wakil Gubernur Provinsi Kalteng ini menegaskan, kalau dalam Muscab itu langsung ada penetapan, maka tidak ada kata lain bahwa itu harus diterima, wajib dan tidak ada lagi menawarkan ke forum persidangan. Namun, yang dilakukan dalam Muscab itu tidak demikian, semuanya itu ditawarkan ke anggota sidang.
“Jadi, kalau semua itu sudah final kecuali sudah ada SK-nya. Tatkala semuanya lancar Muscab serentak ini, nantinya keluar SK itu juga serentak karena memang tujuannya penataan dan penyeragaman. Ada DPC yang baru habis masa kepengurusannya 2022 dan 2023, tapi semua diseragamkan oleh DPP,” pungkas Habib.
Mengenai Idham Amur, kalau tidak mengundurkan diri keluar dari PKB, maka masih berpeluang. Kendati demikian, Habib mengklaim Muscab serentak 14 kabupaten/kota di Kalteng berjalan lancar, terutama di zona 2 dan 3.
Dia menilai yang terjadi di zona 1 itu sebagai dinamika politik dan baginya itu hal yang biasa. Hanya untuk DPC Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya yang akan dikembalikan ke DPP. yml
