*Pertumbuhan Ekonomi Kalteng Terkontraksi Sebesar -3,12 Persen
PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM- Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan rilis kinerja APBN Provinsi Kalteng sampai dengan 31 Mei 2021. Secara garis besar, realisasi belanja pemerintah pusat meningkat sebesar 9,06 %, namun apabila melihat pertumbuhan ekonomi Kalteng di Triwulan I tahun 2021 yang terkontraksi sebesar -3,12 persen, salah satu yang mendorong kontraksi tersebut adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar -9,20 persen, maka realisasi belanja APBN sangat diharapkan dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di Kalteng.
Kepala Kanwil DPJB Kalteng Hari Utomo mengatakan, dalam rangka percepatan belanja APBN, diharapkan para Kuasa Pengguna Anggaran mengakselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan APBN minimal 40 persen pada Triwulan II tahun 2021.
Sedangkan pengelola dana transfer ke daerah dan Dana Desa segera mengingatkan daerah yang belum salur melengkapi persyaratan. Keduanya dilaksanakan dengan tetap memerhatikan tata kelola yang baik (good governance).
“Realisasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Kalteng sampai dengan 31 Mei 2021 adalah Rp2.888,2 miliar atau 27,29 persen dari pagu belanja pemerintah pusat,” ucapnya, Minggu (6/6).
Adapun rincian jenis belanja K/L tersebut, Belanja Pegawai terealisasi Rp944,7 miliar atau 44.68 persen, Belanja Barang terealisasi Rp895,1 miliar atau 26,21 persen, Belanja Modal terealisasi Rp1.014,38 miliar atau 20,66 persen dan Belanja Bantuan Sosial terealisasi Rp7,06 miliar atau 43,72 persen.
“Sedangkan realisasi transfer ke daerah dan Dana Desa sampai dengan 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp6.656,77 miliar atau 41,14 persen dari pagu,” jelasnya.
Hari menyebutkan, pemerintah pusat juga turut menggelontorkan dana dalam Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Alokasi dana APBN yang digunakan untuk Program PC-PEN 2021 sebesar Rp699,4 triliun. Dari alokasi tersebut dana yang sudah tersalur di Provinsi Kalteng sampai dengan 28 Mei 2021 sebesar Rp611,01 miliar.
Penyaluran tersebut terdiri dari Klaster Perlindungan Sosial Rp415,67 miliar, Klaster Kesehatan Rp83,20 miliar, Klaster UMKM dan Korporasi Rp73,26 miliar dan Program Prioritas Rp38,88 miliar.
Pada Klaster Perlindungan Sosial terdiri dari penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp64,02 miliar untuk 94.141 KPM, Program Sembako Rp92,82 miliar untuk 464.089 KPM, Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp67,53 miliar untuk 225.085 KPM dan Perlinsos lainnya sebesar Rp191,30 miliar. Pada Klaster Kesehatan merupakan penyaluran untuk penanganan Covid-19 pada 33 rumah sakit dan untuk 1.300 pasien.
“Pada Klaster UMKM dan Korporasi merupakan penyaluran untuk Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada 61.053 pelaku usaha mikro. Sedangkan Program Prioritas merupakan penyaluran untuk Program Padat Karya Kementerian PUPR sebesar Rp29,88 miliar untuk 6.299 orang tenaga kerja dan program padat karya Kementerian Pertanian sebesar Rp15,92 M untuk 4.561 orang tenaga kerja,” bebernya. fwa
