TAMIANG LAYANG/TABENGAN.COM – Adanya statemen Kepala DLH Kabupaten Bartim Lurikto terkait dugaan penggusuran Sungai Bumut yang diduga dilakukan PT Sawit Graha Manunggal (SGM). Dimana setelah menindaklanjuti laporan masyarakat dengan Tim DLH Kabupaten Bartim telah menelusuri ke lapangan, kemudian menemukan dan menyimpulkan memang adanya penggusuran di lokasi yang dilaporkan.
Bahkan Lurikto mengatakan, sebelumnya pada tahun 2019 terdapat kasus yang sama, PT SGM juga melakukan aktivitas namun untuk wilayah hulu Sungai Bumut. Kemudian, kembali terulang saat ini di bagian hilir. Sebagai tindakan tegas dari pemerintah, aktivitas PT SGM dihentikan sementara.
Adanya kesimpulan dan ketegasan tersebut menjadi sorotan tajam masyarakat setempat. Aktivitas swasta perkebunan sawit yang melakukan perusakan Sungai Bumut terancam mendapat sanksi adat.
Kepala Desa Saing, Budi Restu menyebutkan, pemerintah desa rencananya akan mengambil sikap. Pihaknya bersama tim pemangku adat akan terjun ke lokasi titik yang dianggap bermasalah akibat aktivitas perusahaan.
“Sikap Pemerintah Desa Saing, apakah nanti akan ada berupa sanksi adat yang ditetapkan melihat di lapangan,” sebut Budi.
Dia menambahkan, pemerintah desa mendukung dan sangat mengapresiasi atas sikap tegas yang diambil oleh pemerintah daerah yang dengan tegas menghentikan aktivitas perusahaan yang melanggar aturan. Hal tersebut dinilai tepat karena perusahaan tidak ada koordinasi sebelumnya(dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa red).
“Koordinasi untuk aktivitas bantaran sungai tidak ada, yang pernah ada masalah penggusuran tata batas warga,” beber Budi.
Sementara itu, Warga Saing Titus Eknan menyampaikan, jika persoalan tersebut wajar disikapi serius pemangku kebijakan. Sebab, sambung dia, imbas negatifnya terhadap masyarakat.
“Kami mendukung pemerintah desa dan pemangku adat menindaklanjuti masalah penggusuran apalagi sudah ada hasil dari pemerintah kabupaten melalui DLH,” imbuhnya.c-yus
