PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Kebijakan pemerintah dalam menutup akses menuju Bundaran Besar Palangka Raya mendapatkan kritik dari banyak kalangan. Tidak sedikit yang meluapkannya melalui media sosial. Namun, kritikan yang disampaikan tersebut tidak mendapatkan respon dari pihak yang melakukan penutupan, dan juga tidak ada penjelasan alasan penutupan.
Wakil Ketua DPRD Kalteng Faridawaty Darland Atjeh, mendesak pemerintah untuk menjawab pertanyaan masyarakat, kenapa harus menutup jalur menuju Bundaran Besar tersebut.
“Berikan penjelasan kepada masyarakat, sehingga memberikan pemahaman yang tepat. Tujuannya memang baik, membuat sebagai kecil masyarakat malas untuk keluar rumah,” kata Faridawaty.
Tapi, sesal Faridawaty, apa yang dilakukan itu justru merepotkan bagi yang bekerja kantoran. Melintasi jalur menuju Bundaran Besar diharapkan dapat mempersingkat waktu dalam menyelesaikan urusan, justru dibuat berputar-putar, dan mengakibatkan terjadinya penumpukan di jalan-jalan kecil.
“Apabila memang ada korelasi antara penutupan Bundaran Besar dengan memutus mata rantai Covid-19, berikan penjelasannya. Berikan penjelasan kepada masyarakat berdasarkan data, bahwa dengan ditutup jalur menuju Bundaran Besar angka Covid-19 di Kalteng menurun. Masyarakat juga menuntut penjelasan dan dasar penutupan tersebut,” kritik srikandi Partai NasDem ini, saat dikonfirmasi terkait penutupan jalur menuju Bundaran Besar, Selasa (13/7) di Palangka Raya.
Silakan lihat media sosial, kata Ketua DPW Partai NasDem Kalteng ini, seluruh masyarakat meminta penjelasan alasan dan dasar penutupan. Apabila alasan penutupan tersebut dapat diterima, dan dipahami masyarakat, pasti dengan senang hati melaksanakannya. Sebelumnya, langkah penutupan juga pernah dilakukan namun angka terkonfirmasi Covid-19 di Kalteng tetap naik.
Faridawaty menegaskan, yang harusnya dilakukan penyekatan adalah jalan menuju luar kota. Misalnya jalur antar kabupaten dan kota, dan jalur antar provinsi. Jangan asal menyadur atau meniru kebijakan yang dilakukan kota-kota besar di Indonesia. Justru dicarikan solusi penanganannya, sehingga sesuai solusi penanganannya.
Faridawaty juga mengkritik skema pemberian vaksin yang dijalankan pemerintah. Jangan hanya sekadar mengejar target jumlah masyarakat yang divaksin, tapi juga menurunkan jumlah yang terpapar, serta meningkatkan angka kesembuhan, dibarengi dengan terbangunnya herd immunity masyarakat.
Pemberian vaksin, ungkap Faridawaty, seharusnya bisa berbasis RT/RW, kelurahan, ataupun kecamatan dengan sistem zonasi. Dibagi jumlah vaksinnya secara proporsional, jadi bisa berkurang potensi kerumunan atau terciptanya klaster baru. Tidak lucu, mengejar target vaksinasi tapi terjadi penumpukan antrian luar biasa, yang dampaknya tenaga kesehatan jadi kewalahan. Covid bukan berkurang tapi tercipta klaster baru.ded
