PALANGKA RAYA/TABENGAN.COM – Setelah sempat mengalami penurunan pada triwulan I, angka pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah (Kalteng), mendapat pertumbuhan positif di angka 5,66 persen di triwulan II. Pertumbuhan ekonomi di Kalteng tidak lepas dari upaya keras APBN dalam memulihkan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 berjalan.
Pada rilisnya, Senin (30/8/2021), Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalteng menerangkab APBN berhasil menahan kontraksi ekonomi lebih dalam akibat tekanan pandemi Covid 19. Tanpa intervensi APBN dan program Pemulihan Ekonomis Nasional (PEN), kontraksi ekonomi akan lebih dalam.
Kepala Kanwil DJPb Kalteng, Hari Utomo, mengatakan faktor yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalteng berasal dari belanja pemerintah dengan realisasi belanja negara baik dalam bentuk belanja pegawai, belanja barang, program bansos maupun belanja modal.
“Pemerintah melalui instrumen APBN terus bekerja keras melindungi masyarakat dan menjaga keberlanjutan proses pemulihan ekonomi,” katanya.
Untuk terus bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Kalteng, lanjutnya, DJPb terus meminta agar seluruh satuan kerja agar bisa melakukan penyerapan anggaran, terutama pada penyaluran DAK fisik dan dana desa.
Per 27 Agustus 2021, sejumlah daerah menjadi catatan penting dalam kurangnya realisasi penyaluran DAK Fisik, yakni Kabupaten Kotawaringin Timur dengan hanya Rp 15,6 miliar atau 12,70 persen dan Kota Palangka Raya dengan Rp15,7 miliar atau baru 24,02 persen.
“Guna mempercepat kinerja dan penyerapan anggaran sesuai dengan good goverment, maka kita selalu bersinergi dan berkomunikasi dengan sekda setempat. Tentunya pengelolaan dan penyerapan harus disesuaikan dengan good goverment,” tegasnya.
Sedangkan untuk penyaluran dana desa per 27 Agustus 2021 di Provinsi Kalteng telah mencapai angka Rp757,4 miliar dari pagu senilai Rp1,4 triliun dengan 1.433 desa.
“Sebagai upaya memulihan ekonomi masyarakat, program PC PEN di Provinsi Kalteng juga terus berjalan. Sampai dengan 27 Agustus sudah terealisasi Rp1,591 triliun. Terdiri dari sektor kesehatan Rp245 miliar, Dukungan UMKM Rp107 miliar, program prioritas Rp443 miliar, dan perlindungan sosial Rp794 miliar,” jelasnya.
Hari menambahkan, APBN senantiasa hadir dalam upaya penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi terus berlanjut, optimisme masih tinggi meskipun faktor-faktor risiko tetap perlu diwaspadai.
Sinergi antar lembaga pemerintah, termasuk pemerintah daerah perlu terus dijalankan untuk memastikan bahwa setiap program prioritas pemerintah dapat terlaksana dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Peran penting APBN terus diperkuat dalam upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Peran aktif masyarakat juga diperlukan dalam penerapan 5M dan 3T, serta keikursertaan program vaksinasi,” tutupnya. fwa
