TAMIANG LAYANG/tabengan.com – Sekertaris Daerah (Sekda) Barito Timur (Bartim) Eskop mendukung KPK menjadikan daerah ini bebas korupsi. Karena itu pemerintah berkomitmen menindaklanjuti MoU antara Pemkab Bartim dan KPK pada 2017 dengan segera melakukan koneksi antara e-budgeting dan e-planning.
“Ini saat yang tepat untuk dilakukan karena kita memasuki rencana pembangunan jangka panjang (RPJP ) tahap tiga atau rencana prmbangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023. Dengan demikian apa yang termuat dalam visi misi pimpinan yang akan terpilih menjadi Bupati pada 2018-2023, e-budgeting dan e-planning sudah konek,” katanya, Rabu (21/3)
Sehingga, lanjutnya, dalam proses perencanaan sejak tahun pertama RPJMD 2018 -2023 diharapkan selaras sampai lima tahun masa jabatannya sebagai seorang pimpinan di Barsel.
Dengan demikian, katanya, pemerintah setempat akan melaksanakan e-planning dan konek dengan e-budgeting. Oleh karena itu, apapun dalam proses perjalanan perencanaan, tentu tak semudah itu untuk dilakukan perubahan apabila tidak dilaksanakan dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.
“Ini adalah bentuk komitmen perintah daerah. Dan untuk perangkat e-planning dengan e-budgeting secara online sudah terkoneksi pada awal Juni 2018. Minimal perangkat terkoneksi antara Bappeda dan BPPKAD,” terang Eskop.
Ia menambahkan, ke depan setelah 2 SOPD tersebut terkoneksi, berikutnya akan dilakukan konek antar SKPD yang pelaksanakan secara bertahap.
Langkah menuju terwujudnya e-planning dan e-budgeting dimasksud, tambahnya, saat ini Bartim masih mengalami kendala lemahnya jaringan internet.
“Jadi kalau nantinya langkah menuju terkoneksi antar 42 SKPD, dari 10 kecamatan 4 kelurahan akan diupayakan. Kita prioritaskan dua SKPD yakni Bappeda dan BPPKAD. Setelah itu baru SKPD yang ada di dalam kota,” tukas Eskop. c-yus
