PANGKALAN BUN/tabengan.com – Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nurhidayah menegaskan bahwa musuh terbesar yang mengganggu sistem pertahanan, bukan datang dari luar melainkan dari dalam. Hal itu yang harus diperangi dalam menjaga kestabilan keamanan.
Demikian dikatakannya saat menyampaikan sambutan pada acara diskusi Pertahanan Semesta yang dilaksanakan Kementerian Pertahanan Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng).
Acara yang digelar di Kantor Kecamatan Arut Selatan, dihadiri Pejabat Kementerian Pertahanan Perwakilan Kalteng Kolonel Inf Werdi Widodo, Ketua DPRD Kobar Triyanto, Dandim 1014 Pangkalan Bun Letkol Inf Wisnu Kurniawan, dan Wakapolres Kobar Kompol Dhovan Oktavianto.
Menurut Bupati, sistem Pertahanan Semesta, baru-baru ini, kian marak digaungkan. Hal ini menyusul maraknya ancaman musuh dalam “selimut” yang justru datang dari sesama dalam negeri akibat maraknya penyebaran berita bohong dan isu SARA yang dapat memecah kesatuan NKRI.
“Isu strategis yang berkaitan dengan rutinitas di dalam kita menjalankan fungsi dan tugas kita sehari-hari. Kita mungkin tidak memahami apa saja yang bisa mengganggu sistem pertahanan semesta ini,” katanya, Rabu (21/3), di Aula Kantor kecamatan Arut Selatan.
Bupati menilai, kadang pemberitaan di medsos sering berlebihan. Tapi ketika ditanggapi justru biasa-biasa saja.
“Ini yang harus kita sikapi bersama agar tidak menjadi masalah di kemudian hari, terlebih meredam setiap kemungkinan terjadinya masalah yang muncul sebelum jadi besar,” ujar Hj Nurhidayah.
Ia menjelaskan pula, Kobar saat ini masih dalam tahapan membangun. Hal seperti yang berpotensi memecah belah dan berpengaruh pada pembangunan daerah, harus sesegera mungkin ditangkal agar tidak mengganggu sistem pembangunan. Bahkan media masaa diminta menjadi leading sektor untuk penyampaian informasi kepada publik.
“Dalam waktu dekat akan kita adakan deklarasi anti hoax, untuk menangjal mesuk berita bohong khunsya di wilayah Kabupaten Kobar,” jelasnya.
Selain itu, isu di Kobar saat ini yang sangat mengemuka adalah terkait masalah lahan. Karena secara jujur Bupati mengungkapkan bahwa dirinya kerap dihadapkan dengan keluhan masalah lahan, terlebih saat ingin memberikan bantuan.
“Saat ini status lahan di Kobar masih banyak kawasan hutan produksi (HP) milik negara yang tidak boleh digarap sembarangan oleh masyarakat. Saya juga memita kepada PKP yang hadir agar menjadi perpanjangan tangan bagi Kobar untuk membantu menyampaikan masalah ini ke tingkat Pusat,” katanya.
Terkait kasus narkoba yang juga menjadi ancaman, tambah Bupati, pihaknya bersama Gubernur mengambil kebijakan yang sama, yakni tembak di tempat bagi bandar narkoba di Kobar.
“Karena ini merupakan generasi penerus kita dan saya merasakan sendiri contoh yang ada. Sangat milris melihat hal ini, untuk itu tidak ada ampun, kebijakan kita sama dengan Provinsi karena narkoba ini ibarat musuh dalah selimut yang sulit dibasmi,” tukasnya.c-uli
