RAPAT PARIPURNA-Fraksi PDI Perjuangan Paisal Damarsing ketika menyampaikan pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dan Ranperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang pada rapat paripurna ke tiga masa persidangan III tahun sidang 2022 DPRD Kotim, Senin (12/9/2022). TABENGAN/MAYA SELVIANI
SAMPIT/TABENGAN.CO.ID-Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), meminta agar perubahan APBD Tahun anggaran 2022 ini harus maksimal, terutama bagi kesejahteraan masyarakat. Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Paisal Damarsing mengatakan mengingat APBD perubahan ini adalah penyempurnaan dari APBD murni, karenanya program-program yang belum tuntas dalam APBD murni diharapkan dapat dilanjutkan dituntaskan dalam kegiatan pada APBD perubahan ini.
“Fraksi kami memahami bahwa salah satu program yang akan dituntaskan adalah penambahan kekurangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan hal-hal yang mendesak lainnya,” ujarnya, ketika menyampaikan pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dan Ranperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disampaikan pada rapat paripurna ke tiga masa persidangan III tahun sidang 2022 DPRD Kotim, Senin (12/9/2022).
Dilanjutkannya, terkait dengan program-program tersebut perlu diketahui pula bahwa dalam rangka terciptanya pemerataan pembangunan, pemerintah pusat mengalokasikan dana yang cukup besar kepada pemerintahan Desa, agar program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik pada pemerintah desa. Sudah barang tentu dibutuhkan kerja sama yang baik dan profesional antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa sesuai dengan bidangnya. Pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan desa dengan peningkatan sumber daya manusianya dapat diperlukan agar terciptanya program yang tepat guna.
“Dalam hal ini fraksi kami menanyakan sejauhmana pemerintah daerah melakukan pembinaan sebagai fungsi pengawasan dan pembinaan program tersebut dapat terlaksana dengan baik dan kenapa masih ada kekurangan dana alokasi desa mohon penjelasannya dari pihak eksekutif,” ujarnya. (C-May)
