Fraksi Golkar Pinta Bantuan Pendidikan Tepat Sasaran

Juru Bicara Fraksi Golkar Abdul Kadir

SAMPIT/TABENGAN.CO.ID-Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), meminta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang bantuan pendidikan perlu memperhatikan kriteria dan ketentuan serta kepastian manfaat.

Juru Bicara Fraksi Golkar Abdul Kadir mengatakan jika hal tersebut diterapkan diharapkan tidak bias kepentingan dan betul-betul mendapat tepat sasaran.

Sebagai salah satu contoh prioritas, menurutnya, yakni peserta didik dari jenjang pendidikan SMA/SMK/sederajat baik Negeri maupun swasta dengan latar belakang keluarga tidak mampu yang tidak terakomodir dalam program bantuan pemerintah yang sama seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar).

“Disamping itu juga pada tingkat Perguruan Tinggi hendaknya diberikan kepada mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Namun memiliki prestasi akademik yang baik dan dipastikan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Kotim,” ujarnya, Minggu (9/10/2022).

Secara prinsip Fraksi Golkar, lanjutnya, mendorong Raperda tersebut sebagai bagian dari ikhtiar serius dari Pemerintah Daerah untuk memberikan rasa keadilan untuk memberikan akses. Kepada masyarakat Kotim secara luas untuk mendapat pendidikan dengan tidak terkecuali.

Peran Pemerintah Daerah menjadi sangat penting  untuk dapat terlibat secara teknis bagaimana membantu keluarga yang tidak mampu namun berprestasi untuk dapat melanjutkan pendidikan dengan layak. Kebijakan ini sebagai ikhtiar untuk membangun rasa  keadilan masyarakat dan pemerataan serta perluasan akses pendidikan bagi seluruh warga Kotim tanpa kecuali.” Katanya.

Bagi masyarakat dengan ekonomi tidak mampu, lanjut Abdul Kadir, pemerintah daerah memberikan bantuan pembiayaan personal siswa/mahasiswa sehingga dapat meringankan beban yang harus ditanggung orang tua.

 “Bantuan pemerintah ini mampu menurunkan angka putus sekolah. Dan dalam jangka panjang sebagai investasi buat kemajuan daerah dengan tersedianya sumberdaya manusia yang cukup untuk memenuhi kebutuhan SDM daerah dan tentu akan mengurangi resiko beban pemerintah terhadap kemiskinan dan pengangguran,” tuturnya. (C-May)