SAMPIT/TABENGAN.CO.ID-Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyatakan, pihaknya belum melihat manfaat nyata realisasi bantuan alat berat di masing-masing Kecamatan yang telah di lakukan di tahun 2022.
Padahal menurut pihaknya, sebagaimana yang juga yang telah dilakukan Eksekutif melalui bantuan alat berat di Kecamatan, perlu diregulasi dengan baik mulai dari operasionalnya hingga mapping kerja-kerja pembangunan infrastruktur di kecamatan.
Juru bicara fraksi Golkar Mariani mengatakan, terkait bantuan alat berat tersebut, laporan warga tentang jalan rusak dan banjir masih terjadi bahkan di musim penghujan saat ini kondisinya semakin parah.
“Fraksi Golkar mendorong bagaimana gagasan nyata dan kongkrit penanganan infrastruktur di daerah pedalaman berlangsung secara nyata dan adil. Ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah,” ujarnya pada penyampaian pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kotim, tentang RAPBD murni tahun anggaran 2023 dan Ranperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Dharma Tirta Mentaya saat rapat paripurna DPRD Kotim, Senin (17/10/2022).
Dilanjutkannya dalam pelaksanaan program pembangunan Pemerintah daerah harus berkomitmen pada program prioritas yang menjadi unggulan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan komitmen RPDMD.
Untuk itu program prioritas yang sudah dicanangkan oleh eksekutif dapat betul diwujudkan, terutama sektor infrastruktur. Bagaimana konektifitas antar daerah dan antar warga, pembangun SDM melalui Pendidikan yang terintegrasi, dan akses layanan kesehatan yang merata dan adil.
Disamping infrastruktur pedalaman, prioritas penanganan infrastruktur dalam kota juga harus dapat terencana dan diprogramkan dengan baik. Penanganan jalan lingkungan, drainase saluran primer dan sekunder sebagai solusi dalam pencegahan banjir dalam kota, seperti yang terjadi saat ini di musim penghujan. Serta dalam jangka pendek bagaimana semua dapat menunjang pelaksanaan Porprov tahun 2023 yang dilaksanakan di Kotim.
“Fraksi Golkar mengingatkan kembali perlunya menggeser paradigma kita dalam menyelenggarakan pembangunan. Dari pendekatan yang bersifat programatik dengan mengandalkan anggaran semata, kearah pembangunan dengan pendekatan gerakan dan kebersamaan untuk semua pihak dapat terlibat,” jelasnya.
Dilanjutkannya tepatnya ada tiga pendekatan, yaitu partisipasi publik, fasilitasi aspirasi dan buat regulasi yang memberikan ruang komponen penggerak pembangunan tersebut dapat berpartisipasi dalam pembangun serta terfasilitasi aspirasinya. Sehingga semua komponen pembangunan dapat bergerak dengan semuanya. Tidak semata-mata pemerintah.
Karena berapapun besar anggaran pasti tidak akan pernah cukup, namun dengan tiga pendekatan tersebut, ujarnya, Fraksi Golkar berkeyakinan akan mampu mendorong proses pembangunan lebih cepat. (C-May)
