PALANGKA RAYA/tabengan.com – Kalteng saat ini sudah menjadi provinsi percontohan terkait kerukunan umat beragama dan suku. Tidak heran masyarakatnya hidup berdampingan di dalam perbedaan dengan suasana yang kondusif.
Filosofi itu tentunya juga harus diterapkan pada bidang birokrasi dan pemerintahan. Intinya tidak membeda-bedakan siapapun, dalam pelaksanaan pekerjaan.
“Ini merupakan hal yang positif, dan harus diterapkan,” kata anggota Komisi A DPRD Provinsi Kalteng P Lantas Sinaga, kepada Tabengan, belum lama ini.
Disebutkannya siapa saja yang memimpin suatu institusi baik dinas/badan/kantor tidak mengkotak-kotakkan hal-hal yang bersifat pribadi tentunya jangan mengkhususkan agama, ras dan suku.
Dicontohkannya seperti di bidang pemerintahan. Siapapun yang menjabat, tidak dilihat dari hal-hal seperti itu. Kondisi itu berlaku baik di SKPD, ataupun di seluruh lingkup kerja.
Pimpinan harus melihat orang-orang yang memiliki kinerja cukup tinggi, tanpa memandang perbedaan. Artinya berprestasi, dan bisa dipercaya untuk bekerja.
Selain itu, ujarnya, yang harus diperhatikan, adalah kompetensi pendidikan. Jabatan yang dipegang, juga harus sesuai dengan bidangnya.
Pasalnya kalau tidak sesuai, jelas akan sulit untuk menerapkan ilmunya dalam menjalankan tupoksi, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Persoalan semacam itu, ucapnya, harus ditinggalkan.
Jangan lagi, menerapkan sistem seperti itu. Saat ini bagaimana caranya agar memajukan daerah, melalui pemerintahan yang cerdas, terkoordinir, dan sigap. Aparatur yang dipercaya juga harus bersih tentunya memiliki track record yang baik, dan jujur. Memiliki pejabat yang jujur dan transparan, akan membangun institusi yang bersih dan terpercaya. “Simpati dan kepercayaan masyarakat, akan meningkat,” ujar Doktor Theologia tersebut.
Diharapkan juga sistem yang terbangun nantinya, tidak mempersulit masyarakat. Pemerintah bisa menerapkan program, yang bermanfaat bagi publik, misalnya saja hal-hal yang bersentuhan langsung, seperti pelayanan.
Contohnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kesejahteraan. “Selama ini memang sudah berjalan baik. Diharapkan kedepan bisa dilaksanakan, secara terkoordinir, dan bersama-sama dengan pihak lainnya,” kata Lantas.
Wakil rakyat dari Dapil I yang meliputi Palangka Raya, Katingan dan Gumas itu mengatakan, pihaknya selaku penyerap aspirasi akan terus melakukan tugasnya. Tentunya sebagai pengawasan, dan penyampai keinginan dari masyarakat. drn
