Jumlah DPS 2018 Turun 160.751 Orang

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalteng menyebut, pendataan pemilih sekarang lebih ketat dan hanya mengacu pada KTP elektronik dan Surat Keterangan (Suket). Karena itu, jumlah daftar pemilih sementara (DPS) pilkada serentak 2018 mengalami penurunan 160.751 orang, dibandingkan dengan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilgub 2015.

Ketua KPU Provinsi Kalteng Ahmad Syar’i, saat pertemuan Komite I DPD RI dengan Pemerintah Provinsi Kalteng, di Aula Eka Hapakat, Selasa (17/4), mengatakan, jumlah penduduk Kalteng pada 2012, sebagai dasar untuk menentukan alokasi kursi DPRD kabupaten/kota, yaitu sebanyak 2,640 juta lebih.

Namun saat menentukan alokasi kursi dalam rangka Pemilu 2019, jumlah penduduk Kalteng di 2017 sebanyak 2,5 juta lebih, sehingga ada penurunan sekitar 137 ribu lebih dalam kurun waktu lima tahun. Hal tersebut berdampak terhadap turunnya jumlah DPS pada Pilkada serentak 2018.

Syar’i melanjutkan, perbandingan DPT Pilgub 2015 dengan DPS pilkada serentak 2018, DPS di 11 kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada serentak 2018 ini yaitu sebanyak 1.143.308. Sedangkan DPT saat Pilgub 2015 yaitu sebanyak 1,304,059, sehingga ada penurunan 160.751 orang.

Menurunya DPS pada Pilkada serentak 2018 dibandingkan dengan DPT pada Pilgub 2015 tersebut, selain karena ada pengurangan jumlah penduduk, juga disebabkan regulasinya berbeda.

Kalau sekarang, KPU hanya boleh mendata pemilih yang punya KTP elektronik atau suket. Sementara di Pilkada 2015, selain KTP elektronik, suket, SIM, paspor, bahkan keterangan domisili dari Kepala Desa juga boleh. “Bisa saja orang yang baru datang dan mengurus keterangan domisilinya, dan KPU tidak tahu urusan itu,” katanya. dkw

Perbandingan DPT Pilgub 2015

Dengan DPS Pilkada Serentak 2018

Suber : KPU Provinsi Kalteng