+ Pendataan 2023, Berisiko Stunting 20.319 Keluarga dari total 55.646 Keluarga Sasaran.
SAMPIT/TABENGAN.CO.ID-Berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (E-PPGBM) dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), jumlah balita pendek dan sangat pendek (stunting) di kabupaten itu ada sebanyak 1.943 anak atau 18,5 persen dari total 10.526 balita yang diukur pada bulan timbang Desember 2023 lalu.
Sementara berdasarkan pendataan keluarga tahun 2023, jumlah keluarga berisiko stunting sebanyak 20.319 keluarga atau 36,51 persen dari total 55.646 jumlah keluarga sasaran.
Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, terkait hal tersebut Pemkab Kotim terus berupaya menekan angka kasus stunting. Dengan melaksanakan upaya pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi. Penekanan angka kasus stunting di wilayah ini dilakukan dengan melibatkan seluruh sektor dan sumber daya yang tersedia.
Sebab, menurutnya, apabila dilihat lebih dalam masih banyak kasus stunting baru terjadi pada usia di bawah 2 tahun, yaitu saat bayi baru lahir dan pada usia 12-23 bulan.
“Masa itu ditentukan mutu kehamilan, asi eksklusif, makanan pendamping ASI, imunisasi lengkap, akses sanitasi dan air bersih, serta deteksi dini masalah gizi dan intervensinya melalui pemantauan pertumbuhan bulanan di Posyandu,” ujarnya, Jumat (10/5).
Dikatakan, pemerintah terus memperbaiki pelayanan kehamilan dan pelayanan balita melalui penyediaan USG, artropometri serta penguatan posyandu. Berdasarkan target pemerintah pusat, data bayi dan balita yang terinput dalam aplikasi E-PPGBM setiap bulannya minimal 60 persen, namun rata-rata data yang masuk ke aplikasi E-PPGBM setiap bulannya pada tahun 2023 hanya sebesar 30 persen.
Artinya belum mencapai target pemerintah pusat. Untuk itu, ia meminta kepada perangkat daerah terkait beserta jajarannya untuk memaksimalkan inputan data bayi dan balita kedalam aplikasi E-PPGBM sebagaimana target pemerintah pusat.
“Sehingga dapat diketahui secara pasti jumlah dan sebaran prevalensi stunting di daerah kita,” tegasnya.
Kemudian langkah lain, meningkatkan koordinasi dengan Camat, Kepala Desa (Kades), Puskesmas, PKK dan kader pembangunan manusia yang ada di desa untuk membantu dalam memaksimalkan inputan data bayi dan balita kedalam aplikasi E-PPGBM serta memaksimalkan kunjungan masyarakat ke Posyandu.
Ditegaskannya, penyelesaian masalah stunting tentunya tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu yang singkat. Sebab itu, perlu adanya komitmen bersama agar penanganan masalah ini dilakukan terus menerus dan berkelanjutan.
Masalah stunting tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah, tetapi menjadi tugas semua, termasuk dari masyarakat itu sendiri dan kepedulian dari pihak ketiga yang berada di wilayah terdekat dari lokasi desa lokus. Dalam penanganan stunting keterlibatan banyak pihak harus diperkuat, pengentasan stunting harus dilakukan secara terpadu serta butuh komitmen kuat dari semua sektor.
“Oleh karena itu, kepada semua pihak agar bisa membangun sinergi, baik itu masyarakat, swasta, organisasi non pemerintah, dunia usaha dan perguruan tinggi, serta pihak-pihak lainnya untuk terus melakukan percepatan penurunan stunting secara konvergensi dan pendekatan keluarga agar kita dapat menciptakan generasi sehat, cerdas dan unggul,” pungkasnya. c-may
