Banjir Meluas, Wamen LHK Sebut Floodplain

BANJIR-Kondisi banjir di Desa Tumbang Manya, Kecamatan Antang Kalang, Kotim, Rabu (29/5).ISTIMEWA

SAMPIT/TABENGAN.CO.ID Bencana banjir yang merendam sejumlah desa di kecamatan wilayah utara Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus meluas. Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LHK) RI Alue Dohong menyebut, ada beberapa lokasi di Kalteng ini berdataran banjir atau dikenal dengan istilah floodplain.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotim, hingga saat ini jumlah desa yang terdampak banjir berjumlah 26 desa.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim Multazam K Anwar mengatakan, hingga saat ini terdata ada 4 kecamatan yang mengalami banjir di wilayah utara Kotim, di antaranya Kecamatan Telaga Antang, Antang Kalang, Mentaya Hulu dan Bukit Santuai.

“Saat ini kondisi air masih naik, terutama di Kecamatan Mentaya Hulu,” ucapnya, Rabu (29/5).

Dikatakan, untuk Kecamatan Telaga Antang desa yang terdampak, Desa Tumbang Sangai, Tukang Langit, Rantau Katang, Tumbang Mangkup, Tumbang Bajanei, Tumbang Boloi, Rantau Sawang, Luwuk Kowan, Rantau Suang, Tumbang Puan dan Rantau Tampang.

Kemudian di Kecamatan Antang Kalang, Desa Tumbang Manya, Tumbang Kalang dan Sungai Hanya. Selanjutnya, Kecamatan Mentaya Hulu, Kelurahan Kuala Kuayan, Desa Tanjung Jariangau, Bawan dan Tangkarobah.

“Lalu 8 Desa di Bukit Santuai, Desa Tumbang Penyahuan, Tumbang Tilap, Tumbang Getas, Tumbang Keminting, Tanah Haluan, Tewai Hara dan Tumbang Sapia,” terangnya.

Menurutnya, banjir yang merendam puluhan desa tersebut disebabkan curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Dia meminta kepada warga setempat untuk dapat selalu waspada dan berhati-hati apabila debit air banjir terus meninggi. Terutama berkaitan dengan pengawasan terhadap anak-anak dan juga terkait masalah kelistrikan.

Banjir juga melanda sejumlah kecamatan di wilayah hulu Kabupaten Katingan, seperti Kecamatan Katingan Hulu, Marikit, Katingan Tengah, Sanaman Mantikei dan Pulau Malan dengan ketinggian debit air bervariasi.

Untuk meringankan korban terdampak banjir tersebut, Dinas Sosial (Dinsos) Kalteng sudah melakukan berbagai langkah dengan melaksanakan rapat internal. Dalam waktu dekat pihaknya akan segera menurunkan bantuan sosial (bansos) kepada korban yang rumahnya terdampak musibah banjir.

“Utamanya kepada masyarakat yang rumahnya yang dilanda banjir cukup parah. Sehingga, dalam beberapa hari pemilik rumahnya tidak bisa melakukan aktivitas atau bekerja sebagaimana mestinya,” kata Plt Kepala Dinsos Katingan dr Robertus, di ruang kerjanya, Selasa (28/5).

Ia juga menugaskan sejumlah pegawai Dinsos untuk turun ke lapangan melakukan pemantauan ke sejumlah wilayah kecamatan yang dilanda banjir, untuk mengetahui dari dekat kondisi masyarakat terdampak banjir. Pihaknya akan melakukan pemetaan perumahan penduduk yang mana saja termasuk dalam katagori layak untuk diberikan bantuan.

“Karena, masyarakat yang terdampak musibah banjir sudah ada kriteria tersendiri di dalam aturan Dinsos yang berhak mendapatkan bantuan sosial, baik berupa beras, sembako maupun bantuan bahan pangan lainnya,” ungkapnya.

 Kalteng Floodplain

Berbicara mengenai banjir yang sering terjadi di Kalteng, Wamen LHK RI Alue Dohong mengemukakan, ada beberapa lokasi di Kalteng ini yang memang berdataran banjir atau dikenal dengan istilah floodplain.

“Jadi memang setiap tahun terkadang banjir, bukan karena pengaruh lain, tetapi memang dari dulu sudah seperti itu. Karena daerah floodplain ya, daerah-daerah yang rawan tergenang, istilahnya. Memang kemungkinan juga ada kontribusi dari tuntutan lain seperti lahan yang berkurang. Namun dari itu terus kita berusaha kendalikan sekarang,” jelas Alue, di Palangka Raya, Rabu (29/5).

Kemudian, mengenai alih fungsi hutan, kebijakan alih fungsi hutan prima sudah tidak ada lagi, moratorium total. Moratorium atau penghentian sementara pemberian izin baru di hutan primer dan lahan gambut yang diikuti dengan langkah-langkah perbaikan tata kelola hutan dan lahan gambut.

“Dilakukan oleh pemerintah termasuk di lahan gambut, mungkin dulu dapat izin observasi tidak sekaligus tahun buka, bisa saja bertahap bukanya mengingat butuh modal sehingga dulu yang dia buka semisal 5.000 hektare dia buka setahun 500.000 hektare, setahun berikutnya lagi. Jadi tidak sekaligus,” katanya.

Selanjutnya, mengenai sumber penyebab banjir yang kian parah, dijelaskan Alue Dohong bahwa sumber penyebabnya ada berbagai faktor alam seperti curah hujan, perubahan iklim, juga kadang-kadang daya tampung sungai mengalami pendangkalan karena ada erosi, sedimentasi. Sehingga badan-badan perairan harusnya dijaga agar daya tampung airnya dapat bertambah.

“Dulu ada istilahnya pengerukan sungai atau normalisasi. Karena semakin sedimen, maka daya tampung semakin kecil, datang curah hujan akan semakin melimpah ke mana-kemana,” terangnya.

Mengenai apakah ada bantuan dari KLHK untuk pemulihan lingkungan, ia menyampaikan bahwa KLHK telah memiliki program termasuk seperti di Dinas Lingkungan Hidup, pemulihan ekosistem, restorasi gambut, bahkan pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) juga ada. rba/c-may/c-dar